Blog

Mantan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, menyerukan reformasi hukum untuk memperkuat peran Dewan Bahasa dan Pustaka dalam melindungi identitas nasional. Dalam Simposium Antarabangsa Aspirasi Bahasa Melayu, ia mengusulkan amendemen undang-undang guna memberikan kewenangan penuh kepada DBP untuk menjatuhkan sanksi terhadap pengembang properti yang menggunakan nama asing untuk proyek mereka.

Ismail menekankan pentingnya penggunaan bahasa Melayu sebagai simbol kedaulatan bangsa. Ia menyoroti tren pengembang yang lebih memilih nama-nama berbau Eropa ketimbang identitas lokal, yang dinilainya mengikis nilai kebangsaan. “DBP perlu diperkuat secara hukum agar bisa menindak pelanggaran ini,” tegasnya.

Tak hanya di sektor properti, mantan pemimpin Malaysia itu juga mendorong penerapan bahasa Melayu secara luas di sektor swasta. Ia mengusulkan agar semua dokumen resmi dan acara kenegaraan wajib menggunakan bahasa nasional, termasuk saat menerima tamu internasional. “Bahasa kita harus menjadi prioritas, bahkan dalam forum global,” ujarnya.

Untuk memulai perubahan, Ismail menyarankan pemerintah memberi contoh dengan hanya merespons undangan berbahasa Melayu. Langkah ini diharapkan bisa memicu kesadaran sektor swasta untuk mengikuti jejak yang sama. “Dengan konsistensi, kita bisa membangun kebanggaan berbahasa Melayu di semua lini,” pungkasnya.

Di tengah krisis properti yang melanda China, dampaknya ternyata merembet hingga ke proyek-proyek internasional. Salah satunya adalah Forest City di Malaysia, sebuah mega-proyek senilai $100 miliar yang kini lebih mirip kota mati ketimbang kawasan hunian mewah. Pengembangnya, Country Garden, yang sedang berjuang melawan utang $200 miliar, kini terpaksa memotong gaji eksekutifnya.

Proyek ambisius ini awalnya ditujukan untuk menarik investor kelas menengah China yang ingin memiliki properti di luar negeri. Namun kenyataannya, kompleks pencakar langit itu justru tampak sunyi dan mencekam. Lorong-lorongnya gelap meski di siang hari, sementara pusat perbelanjaan dan fasilitas lainnya nyaris tak berpenghuni. Sebagian besar area masih berupa lokasi konstruksi yang terbengkalai.

Joanne Kaur, salah satu dari sedikit penghuni yang tinggal di Forest City, mengakui kesan “kota hantu” yang terasa begitu kuat. “Kalau Anda berjalan-jalan di sini setelah tengah hari, rasanya seperti berada di tempat yang ditinggalkan,” ujarnya. Nazmi Hamafiah, mantan penghuni lain, bahkan memilih pergi meski harus kehilangan uang deposit sewanya. “Ini seharusnya proyek megah, tapi kenyataannya mengecewakan,” keluhnya.

Dampak krisis ini tidak hanya dirasakan oleh pengembang, tetapi juga oleh jutaan investor di China yang mengandalkan proyek semacam ini sebagai aset masa depan. Tanpa solusi cepat, ketidakpastian akan terus membayangi sektor properti China dan proyek-proyek globalnya. Forest City menjadi bukti nyata betapa rapuhnya industri ini ketika gelembung properti akhirnya pecah.

Pasar properti Malaysia menunjukkan tren positif yang signifikan sepanjang tahun 2024, mencatatkan rekor tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir. Data terbaru dari Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta (JPPH) mengungkapkan peningkatan volume transaksi sebesar 5,4% menjadi 420.525 unit, dengan nilai transaksi melonjak 18% mencapai RM232,3 miliar. Pertumbuhan ini didorong oleh stabilitas ekonomi nasional yang tumbuh 5,1% serta berbagai kebijakan pemerintah dalam kerangka Ekonomi Madani.

Sektor residensial menjadi penyumbang utama dengan peluncuran 75.784 unit baru dan tingkat penjualan mencapai 37,3%. Kondisi overhang properti juga membaik, ditandai dengan penurunan 10,3% dalam volume dan 21,2% dalam nilai unit yang belum terjual. Indeks Harga Rumah Malaysia (MHPI) mencatat pertumbuhan moderat sebesar 3,3% dengan harga rata-rata RM486.678 per unit, mencerminkan stabilitas pasar yang terjaga.

Pemerintah terus mendorong pertumbuhan sektor ini melalui berbagai insentif, termasuk keringanan pajak untuk pembelian properti bernilai RM500.000-RM750.000 dan peningkatan alokasi Skim Jaminan Kredit Perumahan (SKJP) menjadi RM10 miliar. Proyek strategis seperti Zona Ekonomi Khusus Johor-Singapura (JS-SEZ) dan pembangunan infrastruktur besar turut berkontribusi dalam menarik minat investor global.

Menteri Keuangan II Datuk Seri Amir Hamzah Azizan optimis pertumbuhan ekonomi 4,5-5,5% akan terus mendukung kinerja pasar properti di tahun 2025. Implementasi kebijakan Ekonomi Madani melalui Anggaran 2025 dan program GeAR-uP untuk BUMN diharapkan dapat memacu investasi domestik. Dengan berbagai stimulus ini, pasar properti Malaysia diproyeksikan tetap tangguh dan berkontribusi signifikan terhadap pembangunan nasional.

Di tengah geliat pasar properti Malaysia yang terus berkembang, Eastern & Oriental Berhad (E&O) meluncurkan masterplan terbaru untuk Andaman Island, sebuah proyek kota pulau bernilai RM60 miliar yang dirancang untuk mengubah wajah Penang. Pengembangan ini tidak hanya menjadi proyek properti biasa, melainkan sebuah ekosistem urban berkelanjutan yang menggabungkan elemen modern dengan warisan budaya lokal, sekaligus menjawab kebutuhan pasar akan hunian premium berbasis lingkungan.

Masterplan Andaman Island dibangun berdasarkan konsep “kota 15 menit”, di mana seluruh fasilitas penting dapat diakses dalam jarak berjalan kaki atau bersepeda. Terbagi menjadi tiga distrik utama—Shoreline, Gurney Green, dan Canalside—proyek ini menawarkan beragam pengalaman hidup, mulai dari ketenangan alam hingga pusat komersial yang dinamis. Kok Tuck Cheong, Managing Director E&O Group, menekankan bahwa proyek ini sejalan dengan visi Penang2030 untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan.

Menariknya, proyek ini telah mendapatkan respons luar biasa dari pasar. The Meg, Arica, serta hunian tapak Fera dan Senna terjual habis, sementara kondominium premium The Lume telah mencapai penjualan lebih dari 42% sejak diluncurkan Agustus lalu. Kesuksesan ini mencerminkan tingginya permintaan terhadap properti mewah yang tidak hanya menawarkan kemewahan, tetapi juga komitmen terhadap keberlanjutan. Harga yang dimulai dari RM2,2 juta pun tidak menjadi penghalang bagi pembeli yang menginginkan gaya hidup unggul di tengah lingkungan yang hijau dan terintegrasi.

E&O berkomitmen untuk menjadikan Andaman Island sebagai contoh pengembangan properti berstandar internasional, dengan seluruh proyek di dalamnya menargetkan sertifikasi GreenRE Gold atau Platinum. Langkah ini diperkuat dengan penerapan teknologi ramah lingkungan seperti sistem pemanenan air hujan dan penggunaan energi terbarukan. Dengan demikian, Andaman Island tidak hanya menjadi destinasi hunian premium, tetapi juga bukti nyata bahwa pembangunan properti dapat berjalan beriringan dengan pelestarian lingkungan.

Pengembang properti asal Malaysia, Teen Boon Lye, akhirnya menghadapi konsekuensi hukum setelah terlibat dalam skema pembayaran fiktif senilai A$3,4 juta terkait transaksi properti di Melbourne. Kasus yang berlarut-larut selama 12 tahun ini berakhir dengan hukuman percobaan 21 bulan oleh Pengadilan Magistrat Melbourne, dengan pertimbangan kondisi kesehatan dan lamanya waktu sejak kejadian.

Transaksi kontroversial ini bermula ketika Mara Inc, melalui perantara Malaysia, membeli Dudley International House dengan harga A$22,6 juta—jauh lebih tinggi dari nilai awalnya sebesar A$17,8 juta. Teen mengaku terlibat dalam pembuatan faktur palsu untuk menyamarkan pembayaran kelebihan tersebut sebagai biaya bisnis yang sah. Hakim Michael O’Connell menegaskan bahwa meskipun Teen tidak mendapat keuntungan langsung, tindakannya merugikan keuangan negara Malaysia.

Investigasi oleh Komite Akun Publik (PAC) sebelumnya mengungkap sejumlah properti Mara Inc di Australia dan Inggris yang dibeli dengan harga tidak wajar. Selain Dudley International House, terdapat dua properti lain di Melbourne dan Beaumont House di London. PAC menyoroti kemungkinan adanya praktik penyelewengan dalam transaksi-transaksi tersebut.

Proyek pengembangan akomodasi pelajar di Caulfield, yang digarap Teen pada akhir 2000-an, sempat mengalami kesulitan pendanaan sebelum akhirnya dijual ke Mara. Negosiasi yang berlarut-larut dengan perantara Malaysia diduga menjadi pintu masuk bagi manipulasi harga. Hakim O’Connell menekankan bahwa meskipun hukuman penjara dihindari, pelanggaran serupa di masa depan akan berakibat lebih berat.

Investasi properti di Malaysia kini menghadapi tantangan baru, terutama bagi pemilik apartemen tinggi yang kesulitan mendapatkan pendapatan sewa memadai untuk menutupi biaya kepemilikan. Masalah manajemen yang tidak optimal dan fluktuasi pendapatan dari sewa harian semakin menekan nilai aset, menciptakan dilema bagi investor yang ingin meraih keuntungan jangka panjang.

Bangsar Heights Pavilion (BHP), bagian dari Bangsar Heights Group, hadir dengan solusi inovatif di bawah kepemimpinan Aaron Yap sebagai CEO. Perusahaan ini mengubah paradigma investasi properti dengan pendekatan holistik, mencakup pengembangan, operasional, dan layanan pendukung. Mereka mengklasifikasikan investasi dalam tiga kategori: jangka pendek (3-5 tahun), menengah (10 tahun), dan panjang (beberapa dekade), dengan penekanan bahwa sewa harian harus dikelola layaknya bisnis profesional.

Strategi unik BHP, disebut “Backward Impact Strategy”, fokus pada pembangunan ekosistem properti yang mengoptimalkan keuntungan investor. Beberapa faktor kunci suksesnya meliputi lokasi strategis di pusat kota, desain arsitektur premium, serta kolaborasi dengan merek internasional untuk manajemen properti. Contoh nyata adalah proyek Quayside JBCC di Johor Bahru, yang menggabungkan Hyatt Place dan Oakwood dalam satu gedung—sukses menarik pembeli global dengan 95% unit terjual dalam setahun.

Keunggulan BHP terletak pada integrasi berbagai sumber pendapatan, termasuk ritel, F&B, dan iklan digital, yang memperluas potensi keuntungan. Pendekatan ini didukung kemitraan dengan operator ternama untuk memastikan hunian tinggi dan pendapatan stabil. Dengan portofolio lahan premium di lokasi strategis seperti KLCC dan Johor Bahru, BHP siap memperkuat posisinya sebagai pelopor investasi properti berbasis merek mewah di Malaysia.

Klasteran properti Malaysia terus menghadapi tantangan kompleks di tengah ketidakseimbangan pasokan-permintaan dan tekanan ekonomi makro. Kenanga Investment Bank Bhd (Kenanga Research) dalam analisis terkininya mempertahankan pandangan underweight terhadap sektor ini, menyoroti tiga isu kritis: kelebihan stok properti, beban utang rumah tangga, dan daya beli yang tertekan.

Data terbaru NAPIC mengungkap tren mengkhawatirkan dengan jumlah unit tak terjual naik 3% menjadi 127.180 unit pada Q2 2024. Konsentrasi terbesar berada di wilayah urban seperti Johor, Kuala Lumpur, dan Selangor, di mana disparitas harga properti dengan pendapatan masyarakat semakin melebar. Kenanga mencatat harga rumah median RM335.000 tidak sebanding dengan gaji bulanan rata-rata RM3.000-RM3.500, menciptakan jurang keterjangkauan bagi kalangan muda dan pembeli pertama.

Di tengah lesunya pasar residensial, segmen properti industri justru menunjukkan prospek cerah. Dorongan investasi asing dan realokasi strategis pengembang seperti Mah Sing Group Bhd dan Sime Darby Property ke kawasan industri menjadi faktor pendorong. Kenanga menilai pergeseran fokus ini sebagai langkah antisipatif terhadap volatilitas pasar perumahan, dengan penjualan aset tanah menjadi strategi mitigasi risiko yang semakin populer.

Utang rumah tangga yang mencapai 84,2% PDB dan potensi rasionalisasi subsidi RON95 menjadi ancaman ganda bagi pemulihan sektor. Meski tingkat persetujuan kredit perumahan membaik menjadi 47,2% pada Juli 2024, Kenanga memperingatkan risiko kredit macet jika kebijakan pengucuran kredit terlalu longgar. Di sisi lain, proyek Transit-Oriented Development (TOD) di kawasan seperti Lembah Klang dinilai sebagai bright spot di tengah panorama pasar yang suram.

Industri properti Malaysia sedang memasuki babak baru dengan fokus pada inovasi dan keberlanjutan. Hal ini terlihat jelas dalam Konvensi Properti Nasional ke-32 (NREC 2025) yang digelar di Kuala Lumpur, di mana para pelaku industri berkumpul untuk membahas strategi menghadapi tantangan sekaligus menciptakan peluang baru.

Tema “Mendorong Inovasi untuk Masa Depan Berkelanjutan: Bata, Cetak Biru, dan Beyond” menjadi pusat diskusi, menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam pengembangan properti. Presiden RISM Ahmad Sanusi Che Cob menyoroti perlunya keseimbangan antara pembangunan fisik dan inovasi teknologi, sementara Walikota Kuala Lumpur Datuk Seri Maimunah Mohd Sharif menekankan visi kota yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berkelanjutan dan dicintai warganya.

Salah satu sorotan utama konvensi adalah pembahasan proyek-proyek strategis seperti Tun Razak Exchange (TRX) dan Johor-Singapore Special Economic Zone (JS-SEZ). CEO TRX City Sdn Bhd Datuk Azmar Talib memaparkan bagaimana kawasan seluas 70 hektar ini telah menarik investasi besar dan menciptakan ribuan lapangan kerja. Sementara itu, JS-SEZ diproyeksikan menjadi penggerak ekonomi baru dengan target investasi mencapai RM636 miliar pada 2030.

Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta menjadi kunci dalam mewujudkan proyek-proyek ambisius ini. Maimunah menjelaskan bahwa JS-SEZ berbeda dari Iskandar Malaysia karena melibatkan kerja sama terstruktur di tingkat pemerintah, bukan hanya di tingkat agensi. Pendekatan ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat posisi Malaysia di kancah global.

China telah membangun pengaruhnya secara global dengan pendekatan yang lebih halus daripada yang sering dibahas. Alih-alih memaksakan model pembangunan secara kaku, aktor-aktor China justru menunjukkan kemampuan adaptasi yang luar biasa dengan berkolaborasi melalui institusi lokal dan menghormati norma-norma regional. Proyek penelitian Carnegie Endowment yang didanai Ford Foundation mengungkap strategi ini di tujuh wilayah berbeda, mulai dari adaptasi produk keuangan syariah di Asia Tenggara hingga pelatihan tenaga kerja di Asia Tengah.

Kasus Iskandar Malaysia menjadi contoh nyata dinamika kompleks ini. Sebagai koridor ekonomi utama di Johor, kawasan ini menarik investasi besar-besaran dari perusahaan properti China pasca peluncuran BRI tahun 2013. Meski memberikan stimulus ekonomi, kehadiran investor China justru memicu ketegangan politik antara pemerintah pusat Malaysia dan pemerintah negara bagian Johor. Proyek-proyek mewah seperti Princess Cove dan Forest City yang tak terjangkau masyarakat lokal akhirnya berkontribusi pada kekalahan mengejutkan partai UMNO dalam pemilu 2018.

Dampak krisis finansial Asia 1997 menjadi titik balik penting bagi kebijakan ekonomi Malaysia. Pemerintah di Putrajaya kemudian menggeser fokus ke investor Asia, termasuk China yang sedang mengalami pertumbuhan pesat. Strategi pembangunan koridor ekonomi regional di pertengahan 2000-an dirancang untuk menarik modal asing sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di berbagai wilayah Malaysia. Namun pendekatan ini justru menciptakan dinamika politik baru antara pemerintah pusat dan daerah.

Pengalaman Iskandar Malaysia memberikan pelajaran berharga tentang kompleksitas investasi asing di era globalisasi. Proyek-proyek China yang awalnya dipandang sebagai berkah ekonomi ternyata bisa berubah menjadi bumerang politik ketika tidak sensitif terhadap kondisi lokal. Kasus ini menunjukkan bahwa keberlanjutan investasi tidak hanya ditentukan oleh keuntungan finansial, tetapi juga oleh kemampuan beradaptasi dengan realitas sosio-politik di tingkat akar rumput.

Proyek Bandar Malaysia yang bernilai RM140 miliar diprediksi membutuhkan waktu hingga 50 tahun untuk penyelesaian penuh, ungkap Menteri Keuangan sekaligus Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Kawasan seluas 486 acre ini, yang sebelumnya merupakan pangkalan udara militer di Sungai Besi, kini akan dikembangkan oleh KLCC Development Sdn Bhd (KLCCD), anak perusahaan Petronas, setelah proses transaksi tanah selesai akhir tahun lalu.

Anwar menekankan bahwa pengembangan akan berpegang pada prinsip keberlanjutan dan inklusivitas, termasuk penyediaan 10.000 unit perumahan terjangkau serta alokasi 50 acre untuk tanah cadangan Melayu. Pembangunan bertahap ini dirancang untuk menyesuaikan diri dengan fluktuasi pasar properti sekaligus memastikan nilai ekonomi jangka panjang.

KLCCD dipilih karena rekam jejaknya dalam mengelola proyek strategis seperti Kuala Lumpur City Centre dan Putrajaya. Meski harga transaksi tidak diungkapkan, pemerintah meyakini kolaborasi ini akan memberikan dampak signifikan bagi perekonomian nasional. Proyek yang sempat tertunda sejak 2021 ini juga diharapkan menjadi pusat integrasi transportasi masa depan, termasuk rencana kereta cepat Kuala Lumpur-Singapura.

Bandar Malaysia pertama kali diumumkan pada 2011 sebagai kawasan transit-oriented development (TOD), namun mengalami berbagai kendala, termasuk pembatalan kerja sama dengan konsorsium IWH-CREC. Dengan komitmen baru ini, pemerintah berupaya menghidupkan kembali visi awal proyek sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi berbasis infrastruktur.