Blog

Pasar properti di Malaysia terus menunjukkan ketahanan yang mengesankan, dengan para pelaku industri optimis terhadap prospek pertumbuhan di tengah tantangan ekonomi global. Sub-sektor perumahan tetap menjadi andalan, didukung oleh permintaan yang stabil dan berbagai inisiatif pemerintah untuk meningkatkan aksesibilitas kepemilikan rumah.

Sime Darby Property Bhd, melalui CEO-nya Datuk Seri Azmir Merican, menegaskan posisi kuat perusahaan dalam menghadapi dinamika pasar. Kawasan kota yang dirancang dengan konsep berkelanjutan dan konektivitas tinggi semakin diminati konsumen, sementara permintaan untuk pusat data dan fasilitas logistik juga tumbuh pesat. Hal ini didorong oleh perkembangan teknologi seperti komputasi awan dan kecerdasan buatan, serta perubahan pola rantai pasokan global.

Di sisi lain, UEM Sunrise Bhd fokus pada penguatan keuangan dan optimalisasi lahan, terutama di wilayah selatan yang diuntungkan oleh Zona Ekonomi Khusus Johor-Singapura (JS-SEZ). CFO Hafizuddin Sulaiman menyoroti potensi monetisasi lahan dan peluang dari relokasi industri. Meski ketegangan perdagangan global berisiko memengaruhi margin, perusahaan melihat peluang dalam diversifikasi rantai pasokan dan ekspansi ke pasar seperti Australia.

Lagenda Properties Bhd dan Tambun Indah Land Bhd juga mencatat optimisme hati-hati. Dengan dukungan program pemerintah seperti pinjaman perumahan RM10 miliar, Lagenda memperluas ke Sabah dan Sarawak, sementara Tambun Indah siap menghadapi tantangan kenaikan biaya konstruksi. Keduanya berkomitmen menjaga stabilitas keuangan dan memenuhi permintaan perumahan terjangkau, menandakan ketahanan sektor properti Malaysia di tengah ketidakpastian global.

Pavilion Real Estate Investment Trust (PavIREIT) menunjukkan tren positif di awal 2025 dengan peningkatan kinerja keuangan yang signifikan. Laporan kuartal pertama mengungkapkan kenaikan laba bersih menjadi RM90,42 juta dari sebelumnya RM83,17 juta, disertai pertumbuhan pendapatan menjadi RM228,18 juta dibanding periode sama tahun lalu.

Analis dari MIDF Research dan Kenanga Research sepakat bahwa hasil ini memenuhi proyeksi pasar. MIDF mempertahankan outlook positif hingga 2027, menggarisbawahi kontribusi stabil dari Pavilion KL Mall dan perkembangan pesat Pavilion Bukit Jalil. Sementara itu, Da Men Mall diprediksi mencapai break-even point setelah kerjasama strategis dengan Easyhome International.

Kenanga Research menilai aset utama grup, Pavilion KL, akan tetap menjadi penyumbang pendapatan utama. Akuisisi dua hotel bintang lima dinilai sebagai langkah diversifikasi yang bijak, meski dampak penuhnya mungkin sedikit terpengaruh oleh rencana private placement. Untuk Pavilion Bukit Jalil, proyeksi hunian 95% dalam setahun didukung traffic pengunjung yang konsisten.

Manajemen Pavilion-REIT menyatakan komitmen untuk terus meningkatkan efisiensi operasional melalui pengoptimalan biaya. Strategi pemasaran akan difokuskan pada event khusus dan kolaborasi merek untuk memperkuat daya tarik retail. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mempertahankan momentum pertumbuhan di tengah dinamika pasar properti komersial yang kompetitif.

Vietnam menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan perumahan terjangkau bagi warganya. Meski pemerintah telah meluncurkan program kredit senilai 145 triliun dong melalui berbagai bank, realisasi pencairan dana masih sangat rendah, tidak mencapai 2% dari total alokasi. Para analis menilai masalah utama bukan pada kurangnya dana, melainkan pada kompleksitas birokrasi dan ketidakcocokan antara kebutuhan jangka panjang proyek perumahan dengan sumber dana perbankan yang bersifat jangka pendek.

Ekonom Can Van Luc dari BIDV menjelaskan bahwa meski bank menawarkan suku bunga lebih rendah 1,5-2% dibanding pasar, masa pinjaman yang pendek (3-5 tahun) menjadi kendala signifikan. Gubernur Bank Sentral Vietnam Nguyen Thi Hong menekankan perlunya instrumen pembiayaan alternatif di luar sistem perbankan konvensional, mengingat karakteristik khusus pembiayaan perumahan sosial yang membutuhkan jangka waktu lebih panjang. Solusi potensial termasuk pembentukan dana perumahan nasional yang didukung anggaran negara dan sumber pendanaan inovatif lainnya.

Di sisi pasokan, pemerintah daerah telah menyiapkan lebih dari 9.700 hektar lahan untuk pengembangan perumahan sosial. Wakil Menteri Konstruksi Nguyen Van Sinh mengungkapkan bahwa sebagian besar lokasi berada di area strategis dekat pusat kota dan kawasan industri. Namun, terdapat kekhawatiran tentang praktik beberapa pengembang yang berusaha mengganti kewajiban penyediaan lahan untuk perumahan sosial dengan pembayaran tunai, yang berpotensi mengurangi stok lahan tersedia.

Para ahli merekomendasikan Vietnam untuk belajar dari model sukses di Singapura, Korea Selatan, dan China yang menggabungkan berbagai sumber pendanaan termasuk tabungan masyarakat, obligasi pemerintah, dan kontribusi sektor swasta. Prioritas harus diberikan pada kelompok berpenghasilan rendah dan generasi muda di bawah 35 tahun dengan pekerjaan stabil. Pendekatan terpadu yang melibatkan penyederhanaan regulasi, insentif fiskal, dan mekanisme pembiayaan inovatif dinilai penting untuk mengatasi kesenjangan perumahan terjangkau di Vietnam.

KUALA LUMPUR: Sebuah inisiatif terbaru menggabungkan solusi perumahan terjangkau dan program pendidikan holistik diluncurkan untuk mendukung kelompok B40 di ibu kota. Kolaborasi antara Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) dan Sentul Raya Sdn Bhd ini menghadirkan Residensi Kecapi serta program Bintang Cemerlang 2.0 sebagai upaya menyeluruh meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Proyek perumahan ini menawarkan 250 unit dengan harga subsidi penuh sebesar RM42.000 per unit, jauh di bawah biaya konstruksi aktual. Lokasinya di kawasan Sentul yang sedang mengalami pembaruan urban, sejalan dengan visi pembangunan perkotaan berkelanjutan. Datuk Seri Dr Zaliha Mustafa menegaskan bahwa akses terhadap hunian layak merupakan fondasi penting bagi stabilitas sosial.

Di sisi pendidikan, Bintang Cemerlang 2.0 dirancang untuk memperkuat kapasitas 23 sekolah dasar di wilayah tersebut. Program ini melanjutkan kesuksesan edisi sebelumnya yang telah menjangkau puluhan ribu penerima manfaat. Tidak hanya fokus pada akademik, kurikulumnya mencakup pengembangan kreativitas, keterampilan fisik, serta pelatihan guru untuk pendekatan pembelajaran yang lebih inklusif.

Inisiatif gabungan ini menjadi contoh nyata sinergi antara pemerintah dan korporasi dalam menciptakan dampak sosial berkelanjutan. Dr Zaliha menyerukan perluasan keterlibatan sektor swasta untuk replikasi model serupa di wilayah lain. Langkah ini dinilai krusial dalam mewujudkan Kuala Lumpur sebagai kota modern yang memberdayakan seluruh lapisan masyarakat.

Pertumbuhan pesat di Johor, baik dari segi populasi maupun ekonomi, mendorong transformasi besar-besaran dalam sektor kesehatan negara bagian tersebut. Kombinasi antara urbanisasi, industrialisasi, dan kedekatan geografis dengan Singapura menciptakan tekanan baru terhadap infrastruktur medis yang ada, memicu perlunya ekspansi fasilitas kesehatan secara signifikan.

Menurut analis properti Samuel Tan dari Olive Tree Property Consultants, lonjakan jumlah penduduk—termasuk pekerja migran, ekspatriat, dan wisatawan—telah memperburuk ketimpangan antara kapasitas rumah sakit dan kebutuhan masyarakat. “Tidak hanya soal menambah tempat tidur, tetapi juga menyediakan layanan spesialis dan teknologi terkini untuk menangani kompleksitas permintaan kesehatan saat ini,” jelasnya. Proyek-proyek strategis seperti Zona Ekonomi Khusus Johor-Singapura (JS-SEZ) semakin mempercepat kebutuhan ini, dengan fokus pada investasi di bidang farmasi dan fasilitas medis berstandar internasional.

Sektor kesehatan swasta di Johor telah lama menjadi tulang punggung bagi wisatawan medis, berkat biaya yang kompetitif dan kualitas layanan yang setara dengan Singapura. Rumah sakit seperti KPJ Johor Specialist dan Gleneagles Medini telah menjadi destinasi utama, sementara fasilitas pemerintah seperti Hospital Sultanah Aminah menghadapi tantangan overkapasitas. Untuk mengatasi hal ini, pembangunan Rumah Sakit Pasir Gudang dan rencana Hospital Sultanah Aminah 2 menunjukkan komitmen jangka panjang dalam memperluas akses kesehatan.

Ke depan, Johor diprediksi akan mengembangkan niche baru dalam perawatan lansia dan kesehatan preventif, seiring dengan perubahan demografi dan gaya hidup masyarakat. “Potensi wisata medis dan perawatan jangka panjang akan menjadi penggerak ekonomi tambahan, terutama dengan meningkatnya populasi aging society di kawasan ini,” tambah Tan. Dengan perencanaan matang dan kolaborasi antar-pemangku kepentingan, Johor berpeluang menjadi hub kesehatan regional yang berkelanjutan.

Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik, Texas kembali mengusulkan aturan kontroversial yang membatasi kepemilikan properti bagi warga negara asal China dan beberapa negara lainnya. Rancangan undang-undang SB 17 yang baru saja disetujui DPR Texas ini menuai kritik tajam karena dinilai diskriminatif dan berpotensi merugikan komunitas Asia di negara bagian tersebut.

Proposal ini merupakan versi revisi dari kebijakan serupa yang gagal tahun lalu, namun kini mendapat angin segar seiring kembalinya pengaruh Donald Trump dengan kebijakan anti-imigrasi dan sikap keras terhadap China. Aturan tersebut melarang pembelian properti oleh warga negara dari negara-negara yang dianggap ancaman keamanan nasional AS, termasuk China, Iran, Korea Utara, dan Rusia, dengan memberi wewenang kepada Gubernur Greg Abbott untuk menambah daftar negara.

Aksi protes besar-besaran terjadi di Austin dengan peserta membawa poster bertuliskan pesan anti-rasisme dan penegasan hak atas perumahan. Alice Yi dari Asian Texans for Justice mengecam kebijakan ini sebagai tindakan rasis yang menyasar orang berdasarkan latar belakang negara asal. Data sensus menunjukkan komunitas Asia di Texas tumbuh pesat mencapai 1,7 juta jiwa, menjadikan mereka kelompok minoritas dengan perkembangan tercepat di negara bagian tersebut.

Pakar hukum imigrasi Gene Wu menyoroti kelemahan aturan ini yang tetap membatasi bahkan bagi pemegang kartu hijau dan warga negara naturalisasi. Sementara Eileen Huang dari Texas Multicultural Advocacy Coalition menekankan bahwa banyak imigran justru melarikan diri dari rezim otoriter di negara asal mereka. Kebijakan ini menjadi bagian dari tren nasional di AS yang semakin membatasi kepemilikan aset oleh warga China, termasuk larangan sebelumnya di Texas terhadap proyek energi asal China pada 2021.

Ekonomi Malaysia mulai menampakkan daya tarik baru sebagai alternatif investasi di kawasan Asia-Pasifik, meskipun Jepang, Korea Selatan, dan Australia masih mendominasi aliran modal regional. Menurut analisis terbaru Knight Frank, minat investor internasional terhadap pasar properti komersial Malaysia menunjukkan tren positif, terutama di segmen perkantoran, logistik, dan perumahan di wilayah strategis seperti Kuala Lumpur, Penang, dan Johor.

Laporan Asia-Pacific Capital Markets Insights mengungkapkan bahwa investasi lintas batas di kawasan ini mencapai US$9,5 miliar pada kuartal pertama 2025, meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Meski belum termasuk destinasi utama, Malaysia menawarkan keunggulan berupa infrastruktur logistik yang matang, biaya hidup terjangkau, dan posisi geografis yang strategis. Keith Ooi dari Knight Frank Malaysia menekankan bahwa transparansi regulasi dan pertumbuhan REIT turut memperkuat daya tarik negara ini.

Di tengah optimisme tersebut, tantangan seperti fluktuasi nilai tukar mata uang dan kelebihan pasokan di sektor ritel serta perumahan tetap perlu diwaspadai. Aktivitas investasi di Asia-Pasifik secara keseluruhan mencapai US$33,4 miliar pada Q1 2025, dengan modal lintas batas menyumbang 28,4% dari total transaksi – persentase tertinggi sejak akhir 2023. James Buckley menambahkan bahwa investor global mulai melirik Malaysia dengan serius setelah sebelumnya berfokus pada pasar-pasar inti regional.

Prospek ke depan tampak cerah dengan prediksi peningkatan aktivitas investasi pada paruh kedua 2025, asalkan stabilitas ekonomi terjaga. Craig Shute dari Knight Frank Asia-Pasifik menyoroti ketahanan sektor perkantoran dan industri sebagai pendorong utama pertumbuhan. Stabilisasi suku bunga dan perbaikan kondisi pembiayaan dinilai akan semakin memperkuat kepercayaan investor di kawasan ini, termasuk terhadap potensi Malaysia sebagai tujuan investasi yang semakin matang.

Johor Bahru semakin memperkuat posisinya sebagai destinasi investasi properti strategis dengan dimulainya proyek besar-besaran di kawasan Yahya Awal. Sunway Property bersama Majestic Gen secara resmi melaksanakan pemecahan tanah untuk pengembangan kawasan terpadu senilai RM4 miliar yang mencakup apartemen layanan dan ruang komersial.

Proyek seluas 15,5 hektar ini akan menghadirkan lebih dari 1.000 unit SOHO pada fase pertama, dengan peluncuran direncanakan pada kuartal ketiga 2025. Lokasinya yang strategis, berdekatan dengan Kompleks CIQ dan jalur RTS Link mendatang, menjadikannya magnet bagi investor lokal maupun Singapura yang mencari peluang properti bernilai tinggi.

Menurut Gerard Soosay, CEO Sunway Property, proyek ini menjadi bukti transformasi Johor Bahru sebagai pusat ekonomi baru. “Kami berkomitmen menciptakan nilai jangka panjang melalui pengembangan terintegrasi yang meningkatkan kualitas hidup perkotaan,” ujarnya. Inisiatif ini sejalan dengan rencana ekspansi Sunway Property di koridor pertumbuhan utama Johor Bahru, termasuk proyek TOD Bukit Chagar senilai RM2,6 miliar bersama MRT Corp.

Ta Wee Dher dari Majestic Gen menyebut kolaborasi ini sebagai langkah penting bagi perusahaan. “Ini merupakan proyek ambisius pertama kami bersama Sunway Property, sekaligus memperkuat portofolio pengembangan properti terpadu,” jelasnya. Dengan dukungan inisiatif JS-SEZ, proyek ini diharapkan berkontribusi pada percepatan pertumbuhan ekonomi Johor sebagai kota gerbang internasional.

Sunway Property, salah satu pengembang properti terkemuka di Malaysia, kembali menghadirkan konsep hunian modern dengan peluncuran Sunway Flora 2 di kawasan strategis Bukit Jalil. Proyek senilai RM549 juta ini merupakan kelanjutan dari seri Signature Sunway Flora yang sebelumnya sukses diluncurkan pada 2023, menawarkan kombinasi apartemen servis dan unit ritel dalam satu kawasan terpadu.

Dengan luas lahan mencapai 3,5 hektar, Sunway Flora 2 menampilkan dua menara apartemen servis dengan total 686 unit. Tower A setinggi 41 lantai menyediakan 338 unit, sementara Tower B setinggi 42 lantai menawarkan 348 unit. Unit-unit tersebut tersedia dalam tiga tipe ukuran, mulai dari 764 kaki persegi hingga 1.259 kaki persegi, dengan harga mulai RM568.000. Lokasinya yang strategis dekat stasiun LRT Muhibbah dan jalan raya utama menjadi nilai tambah bagi para calon penghuni.

Konsep keberlanjutan menjadi fokus utama dalam pengembangan proyek ini. Sunway Flora 2 menerapkan prinsip SDDA (Sunway Design and Development Architecture) dengan berbagai fitur ramah lingkungan seperti urban farming, sistem pemanenan air hujan, dan 14 stasiun pengisian kendaraan listrik. Proyek ini juga termasuk salah satu hunian tinggi pertama di Bukit Jalil yang menyediakan fasilitas khusus hewan peliharaan, termasuk area bermain terpisah di lantai 3 dan 4.

Fasilitas pendukung yang ditawarkan cukup lengkap, mencakup kolam renang infinity 50 meter, ruang co-working, pusat hiburan, hingga sky lounge. Komponen ritel terintegrasi memberikan kemudahan bagi penghuni untuk mengakses berbagai kebutuhan sehari-hari. Pengembang juga melakukan perbaikan infrastruktur jalan di sekitar proyek untuk mengatasi masalah kemacetan, termasuk pelebaran jalan dan pembangunan persimpangan baru.

Pulau Pinang mengambil langkah tegas untuk mengatasi masalah penyalahgunaan unit perumahan terjangkau, dengan fokus pada program Rumah MutiaraKu dan Projek Perumahan Rakyat (PPR). Dalam rapat perdana Komite Penegakan dan Tindakan Hukum Lembaga Perumahan Negeri Pulau Pinang (LPNPP), pejabat setempat menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan hunian sosial. Pertemuan yang digelar di KOMTAR ini dihadiri oleh sejumlah tokoh kunci, termasuk Exco Perumahan Dato Seri Sundarajoo dan beberapa anggota Dewan Undangan Negeri.

Isu utama yang menjadi sorotan mencakup keterlambatan pembayaran sewa serta praktik penyewaan ilegal kepada pihak ketiga. Sundarajoo menegaskan bahwa pelanggaran semacam ini merugikan masyarakat berpenghasilan rendah yang seharusnya menjadi prioritas. Menurutnya, pemerintah tidak akan mentolerir penyimpangan dalam program perumahan sosial yang bertujuan membantu warga kurang mampu.

Untuk memperkuat pengawasan, pemerintah negeri berencana merevisi peraturan yang ada. Langkah konkret termasuk peningkatan sistem pemantauan digital dan penyederhanaan proses hukum. Selain itu, akan diperkenalkan klausul tambahan dalam perjanjian sewa untuk mencegah penyalahgunaan di masa depan. Upaya ini diharapkan dapat memastikan distribusi unit perumahan yang lebih adil.

Komitmen Pulau Pinang dalam menjaga keberlanjutan program perumahan terjangkau semakin jelas. Dengan pendekatan multidimensi yang menggabungkan penegakan hukum dan perbaikan regulasi, pemerintah bertekad menciptakan sistem yang lebih akuntabel. Tujuannya tetap konsisten: memastikan bantuan perumahan tepat sasaran bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.