Blog

Praktik pemasaran yang berlebihan di sektor properti mulai mengkhawatirkan para analis, karena dapat menciptakan gambaran tidak akurat mengenai kondisi pasar yang sebenarnya. Narasi penjualan agresif yang kerap menyatakan proyek “terjual habis” dalam hitungan jam atau hari berpotensi menyesatkan calon pembeli dan investor. Fenomena ini diperparah dengan penyebaran informasi melalui media sosial yang memicu sentimen spekulatif sekaligus menutupi kelemahan struktural pasar.

Samuel Tan, CEO Olive Tree Property Consultants Sdn Bhd, mengungkapkan kekhawatirannya mengenai maraknya klaim berlebihan dalam pemasaran properti. Dalam webinar bertajuk “Johor Property Under the Lens: Growth Story or Bubble Risk?”, ia menyoroti semakin umumnya pengumuman penjualan properti yang diklaim laris dalam satu hari. “Klaim semacam ini bisa benar, sebagian benar, atau dalam beberapa kasus sama sekali direkayasa,” jelas Tan.

Seorang konsultan properti senior yang terlibat dalam berbagai proyek di Johor, Kuala Lumpur, dan Penang mengungkapkan adanya kolusi antara pengembang dan agen pemasaran untuk menggelembukkan angka penjualan. Unit properti sering kali hanya “dipesan” dengan uang muka nominal yang sangat rendah, kemudian diumumkan sebagai transaksi jual yang sah. Praktik lain yang kerap terjadi adalah melaporkan pemesanan awal sebagai penjualan tetap, sehingga menciptakan persepsi permintaan yang berlebihan.

Konsultan tersebut memperingatkan bahwa ilusi permintaan tinggi yang diciptakan melalui taktik semacam ini dapat memicu perilaku ikut-ikutan di kalangan investor. “Peredaran pengumuman penjualan yang dilebih-lebihkan untuk ‘membangkitkan pasar’ justru berisiko merusak kepercayaan jangka panjang terhadap sektor properti jika tidak dikendalikan,” tambahnya.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah pencegahan yang lebih ketat dari regulator dan pelaku industri. Beberapa usulan solusi mencakup penerapan due diligence yang lebih ketat, sanksi hukum untuk kolusi antara pengembang dan agen pemasaran, serta kebijakan yang memprioritaskan perumahan terjangkau sesuai kebutuhan riil. Penggunaan platform pelaporan berbasis teknologi yang transparan juga diperlukan untuk menyajikan data transaksi properti yang akurat dan real-time, guna memastikan pertumbuhan berkelanjutan tanpa distorsi akibat hype spekulatif.

Pemerintah Johor semakin menggenjot upayanya untuk menjadi pusat investasi utama di kawasan, ditandai dengan respons positif dari empat korporasi Jepang dalam pertemuan eksklusif di acara Johor Week pada Expo Osaka 2025. Perusahaan-perusahaan tersebut—IL Holdings, Morishita Jintan, Nissei, dan Fuji Oil—beroperasi di sektor bernilai tinggi seperti perangkat medis, farmasi, suplemen kesehatan, manufaktur presisi, produk pangan, dan bahan kimia.

Dalam pertemuan yang dipimpin Ketua Komite Perdagangan dan Investasi Johor Lee Ting Han, keempat perusahaan menyampaikan minat kuat untuk berinvestasi di Johor, terutama di Kawasan Ekonomi Khusus Johor–Singapore (JS-SEZ). Lee menekankan bahwa minat ini menunjukkan posisi strategis Johor sebagai pintu masuk terpercaya ke pasar ASEAN. Untuk memperluas jejaring, pihaknya juga berkolaborasi dengan Sumitomo Mitsui Banking Corporation menyelenggarakan forum investasi yang dihadiri 60 perusahaan Jepang.

Lee menambahkan bahwa daya tarik Johor didukung stabilitas politik, infrastruktur berkelas dunia, serta kebijakan yang ramah investor. Menurutnya, kerja sama dengan perusahaan Jepang tidak hanya membawa proyek baru, tetapi juga transfer teknologi, disiplin kerja, dan pengembangan rantai pasok yang selaras dengan ekosistem industri negara bagian tersebut. Nilai investasi yang disepakati akan dikonfirmasi oleh kantor Malaysian Investment Development Authority (MIDA) di Osaka.

Investasi yang berhasil diamankan diharapkan menciptakan lapangan kerja bernilai tinggi, mempercepat alih teknologi, serta mendukung agenda pembangunan jangka panjang Maju Johor 2030 dan pengembangan JS-SEZ. Agenda tersebut dirancang untuk memposisikan Johor sebagai hub regional terdepan dalam investasi, inovasi, dan pertumbuhan berkelanjutan, dengan fokus pada penguatan industri kunci dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Hingga pertengahan 2025, Johor telah mencatatkan investasi senilai lebih dari RM56 miliar yang menciptakan lebih dari 8.000 lapangan kerja. Peluncuran Zona Keuangan Khusus Forest City semakin memperkuat peran Johor sebagai gerbang finansial di Asia Tenggara. Kerja sama dengan Jepang juga terus diperdalam di berbagai sektor, termasuk semikonduktor, keamanan siber, dan energi terbarukan, sementara JS-SEZ dikembangkan untuk mempermudah perdagangan, mobilitas, dan memberikan insentif hijau serta digital.

A significant shift in Malaysia’s fuel subsidy framework commences tonight, extending targeted RON95 petrol benefits to approximately 16 million citizens. The BUDI95 initiative establishes a fixed price of RM1.99 per liter for eligible individuals, a reduction from the previous bulk-subsidized rate of RM2.05. This program allocates a monthly quota of 300 liters per qualified citizen, marking a pivotal move towards a more efficient and fiscally responsible subsidy system.

The nationwide rollout follows a successful phased implementation that began on September 27th. The initial phase involved 300,000 members of the Malaysian Armed Forces and the Royal Malaysian Police, later expanding to over five million recipients from the B40 category under the Sumbangan Tunai Rahmah (STR) program. The initiative recorded RM3.7 million in RON95 purchases within its first day, indicating strong uptake from these initial beneficiary groups.

This refined subsidy model is designed to be more transparent and less susceptible to leakage. It effectively closes loopholes that previously allowed non-citizens and foreign-registered vehicles to benefit from subsidized fuel, a significant issue under the old bulk subsidy system. Prime Minister Datuk Seri Anwar Ibrahim has emphasized that the 300-liter monthly allocation is sufficient for 98 to 99 percent of Malaysians based on current consumption data, ensuring affordability for daily commutes and essential travel.

For users, the process is streamlined, requiring only a valid MyKad and driver’s license for automatic eligibility verification at petrol stations. Transactions are completed by scanning the MyKad or using a preferred digital wallet application. Beyond direct public benefit, BUDI95 is anticipated to positively impact the national economy. The substantial savings—the old system cost nearly RM20 billion annually in 2023 and 2024, with over 20 percent of fuel reportedly diverted to ineligible parties—will allow the government to reallocate funds to critical sectors like education, healthcare, and social development.

Ultimately, BUDI95 represents a bold transformation in subsidy management, prioritizing efficiency, fairness, and long-term sustainability for the nation’s benefit. The public can access further details by consulting the Frequently Asked Questions (FAQ) on the official BUDI95 portal at www.budimadani.gov.my or by contacting the helpline at 1-300-88-9595.

A recent collision at the Bukit Kajang toll plaza has highlighted critical safety failures on multiple fronts. The accident, which took place on the 27th, involved a commercial lorry that lost control and crashed into three vehicles queued at the toll booths. This resulted in the tragic death of an infant and injuries to seven other individuals.

Investigations have determined that the lorry’s braking system was defective before the incident occurred. Transport Minister Anthony Loke pointed out that the transport firm operating the vehicle maintained only two lorries in its fleet. He reminded operators that regular upkeep is a continuous duty, extending beyond the compulsory twice-yearly PUSPAKOM inspections.

Separately, Minister Loke addressed the issue of child passenger safety, confirming the infant was not restrained in a proper safety seat. He clarified that his comments were intended to foster public awareness, not to criticize the grieving family. The minister emphasized that safety rules are designed to save lives, even if their costs sometimes draw public concern.

This distressing event underscores the vital need for consistent adherence to safety measures. Both diligent vehicle maintenance and the correct use of child restraint systems are essential in safeguarding all road users across Malaysia.

A quiet revolution is taking root on the rooftops of Shah Alam, transforming residential homes into miniature power stations. Sime Darby Property has unveiled the nation’s inaugural residential rooftop solar program, a cornerstone of the National Energy Transition Roadmap that turns homeowners into active energy producers. Launched by Deputy Prime Minister Datuk Seri Fadillah Yusof, this groundbreaking initiative introduces a leasing model where residents can participate without any initial financial investment, marking a significant leap in Malaysia’s renewable energy evolution.

The pilot project, centered within the City of Elmina township, operates through the Community Renewable Energy Aggregation Mechanism. Homeowners simply lease their rooftop space to become part of a distributed energy network, earning rental income while their properties generate clean electricity. Sime Darby Property serves as the Local Energy Generator Aggregator, handling all installation and management in partnership with GSPARX, a Tenaga Nasional Berhad subsidiary providing technical expertise. This collaborative approach eliminates barriers for residents while creating a new revenue stream from previously unused rooftop areas.

The generated solar power flows directly into TNB’s grid system, supplying the nearby Innovation Park located within five kilometers of participating homes. This park functions as the Local Green Consumer, creating a closed-loop energy ecosystem within the community. Beyond this initial setup, expansion possibilities are already emerging with petrol stations, commercial centers, and educational institutions expressing interest as potential energy off-takers. This demonstrates the model’s scalability and potential for nationwide replication across various community types.

Sime Darby Property’s leadership emphasizes how this initiative transforms residential communities into active participants in the national energy transition. Group Managing Director Datuk Seri Azmir Merican noted that the program simultaneously reduces carbon footprints while enhancing property values and creating income opportunities for residents. He credited government agencies and strategic partners for making this community-focused approach possible, highlighting how public-private collaboration can accelerate sustainable development goals through practical, scalable solutions.

TNB’s Chief Executive Officer Datuk Megat Jalaluddin Megat Hassan reinforced their commitment to supporting NETR objectives through this pioneering project. The installation includes not only rooftop solar solutions but also Malaysia’s first Community Energy Storage System, enhancing grid flexibility and reliability while empowering communities with cleaner energy. With plans to expand this model across more townships, Sime Darby Property positions itself as a key private sector driver in supporting Malaysia’s ambitious target of achieving 70% renewable energy capacity by 2050, proving that sustainable energy transitions can begin right at home.

A recent tragic accident at the Bukit Kajang toll plaza has brought road safety into sharp focus. The incident, which resulted in the death of an infant, underscores critical lapses in both vehicle maintenance and child passenger protection.

Transport Minister Anthony Loke revealed that preliminary findings indicate the child was not secured in a safety seat during the collision. He stressed the importance of such restraints, noting they provide vital protection that can save lives during accidents.

Investigators also identified brake failure in the involved lorry as a contributing factor. Loke emphasized that transport operators must conduct regular maintenance beyond mandatory inspections to ensure vehicle roadworthiness.

The collision occurred when the lorry, traveling from Semenyih, lost control and struck three vehicles waiting at the toll booths. Besides the infant fatality, seven individuals sustained injuries and were transported to nearby medical facilities.

This unfortunate event serves as a sobering reminder for all road users. Adhering to safety regulations and maintaining vehicles properly are essential measures to prevent such tragedies on our roads.

Hong Kong’s property sector continues to face significant headwinds, as evidenced by New World Development Co’s latest financial results. The prominent developer reported a substantial loss for the fiscal year ending June 30, marking its second consecutive year in negative territory. This performance reflects the broader challenges affecting real estate markets in both Hong Kong and mainland China.

The company’s financial statement revealed a loss of HK$16.3 billion from continuing operations, which exceeded the previous year’s deficit of HK$11.8 billion. This deepening loss was primarily driven by significant one-time impairment charges and other extraordinary expenses. These figures highlight the persistent difficulties facing one of Hong Kong’s largest property developers amid ongoing market weakness.

To address its financial constraints, New World has pursued multiple financing strategies throughout the year. After securing an US$11 billion refinancing package earlier, the company recently obtained an additional HK$3.95 billion loan, though this amount fell considerably short of its initial target. The developer is also reportedly in discussions with potential investors, including global firm Blackstone Inc, regarding possible capital injections to strengthen its financial position.

Market conditions have created additional complications for the company’s recovery efforts. Residential property values in Hong Kong remain approximately 30% below their 2021 peak, while China’s broader housing market continues to struggle after more than four years of downturn. Commercial real estate has also suffered, with office and retail property prices declining 48% and 41% respectively from their 2018 highs, further constraining the company’s asset disposal plans.

The past year has presented numerous organizational challenges for New World beyond financial pressures, including significant management transitions following the unexpected departure of heir Adrian Cheng. As one of Hong Kong’s four major developers, the company’s ongoing difficulties underscore the persistent strain within the region’s property sector and the complex path to recovery that lies ahead.

The global halal market represents a significant economic opportunity, and Malaysia has strategically positioned itself as a leading authority within this rapidly expanding sector. Through a combination of rigorous certification standards and comprehensive ecosystem development, the nation has cultivated international recognition for its halal products and services. This approach extends well beyond food to encompass pharmaceuticals, cosmetics, finance, and logistics, establishing Malaysia as a central player in a market valued in the trillions of dollars.

Central to Malaysia’s strategy is the establishment of a trusted halal certification system managed by JAKIM, the Department of Islamic Development Malaysia. This certification is widely regarded as one of the most credible globally, providing a competitive advantage for both local and international companies. For instance, Nestlé Malaysia operates one of its largest halal production facilities in Shah Alam, producing over 300 certified products for export to more than 50 countries. The Malaysian halal mark serves as a universal assurance of quality and compliance, enabling businesses to access diverse consumer markets with confidence.

Malaysia’s holistic framework for the halal industry is coordinated by the Halal Development Corporation, which integrates various sectors into a cohesive economic strategy. Companies like Brahim’s Holdings Berhad exemplify this model, having expanded from airline catering into a global supplier of halal-ready meals for airlines, military use, and humanitarian aid. The country’s specialized infrastructure, including halal industrial parks and tailored Islamic financial services, provides essential support for businesses aiming to scale their operations internationally.

International platforms such as the Malaysia International Halal Showcase (MIHAS) serve as vital conduits for trade and collaboration, connecting Malaysian enterprises with global distributors and investors. Brands like SimplySiti, founded by celebrity Dato’ Siti Nurhaliza, have leveraged these events to grow from a local enterprise into an international halal cosmetics brand available across Southeast Asia and the Middle East. These efforts are complemented by bilateral agreements and knowledge-sharing initiatives, through which Malaysia exports its halal expertise to markets in Africa, the Gulf, and East Asia.

Looking ahead, Malaysia continues to invest in education and innovation to sustain its leadership in the halal industry. Universities now offer specialized degrees in halal science and supply chain management, fostering a new generation of professionals and entrepreneurs. By framing halal as a mark of excellence—emphasizing safety, ethics, and quality—Malaysia has broadened its appeal to Muslim and non-Muslim consumers alike. This reframing, supported by a resilient institutional ecosystem, ensures that the country remains a benchmark for halal trade and a vital contributor to the global Islamic economy.

Effective leadership hinges on the ability to articulate a clear and compelling purpose that resonates with employees. When leaders communicate the fundamental reasons behind their vision and actions, they cultivate an environment of trust and shared commitment. This foundational clarity helps align individual efforts with organizational objectives, fostering a cohesive and motivated workforce dedicated to achieving long-term success.

Employees increasingly seek meaningful work that connects to a larger mission beyond routine tasks. By explaining the “why” behind decisions, leaders tap into deeper values and aspirations, transforming daily responsibilities into purposeful contributions. Leadership expert Simon Sinek popularized the idea that successful organizations start with their core purpose, answering why they exist. Without this understanding, employees may view their roles merely as jobs, lacking the intrinsic motivation that drives exceptional performance and innovation.

Transparency in sharing the “why” builds trust and psychological safety, encouraging open dialogue and collaborative problem-solving. When leaders authentically explain their motivations, employees feel more secure in expressing ideas and concerns, leading to greater engagement and creativity. This trust reduces the likelihood of silent compliance and instead promotes a culture where team members actively contribute to the organization’s direction and growth.

A well-communicated purpose also aligns the workforce around common goals, enhancing coordination and efficiency across departments. For instance, if a company’s mission emphasizes sustainability, employees from various functions will naturally focus on eco-friendly initiatives. This shared understanding minimizes conflicting priorities and strengthens overall performance, while engaged employees who connect with the organization’s mission demonstrate higher job satisfaction and loyalty, reducing turnover.

To effectively convey their “why,” leaders should use relatable stories, connect purpose to core values, and lead by example. Regular reinforcement through clear communication and open dialogue ensures the purpose remains relevant and inspiring. Although some leaders may find it challenging to express their vision, investing in reflection and fostering a culture of openness can overcome these hurdles. Ultimately, demonstrating a clear purpose transforms employee buy-in from passive acceptance to active, passionate commitment, unlocking collective potential and driving sustainable success.

Malaysia is strengthening its position in the global halal market through targeted support for small and medium enterprises. The Halal Development Corporation Bhd (HDC) has launched the Halal Home Grown Champion – Sourcing Partnership Program (HSPP), a multi-faceted initiative designed to elevate local businesses to international standards. Since its introduction in 2020, the program has provided crucial development services, helping nearly 200 companies advance toward global market entry.

The program offers four key areas of facilitation to address the diverse needs of growing businesses. One core component assists manufacturers in obtaining critical international certifications, such as HACCP and ISO 22000, over a six-month period. This process involves improving internal systems and processes, which builds client confidence and trust. Another six-month facilitation focuses on digital branding, where SMEs receive coaching to optimize online campaigns, enhance brand visibility, and effectively broaden their audience reach to boost sales.

Product development represents a third facilitation area, with a specific emphasis on packaging improvements. This five-month program helps SMEs redesign their packaging to meet buyer requirements, making products more appealing for both domestic and international markets. The newest addition to the program is training in environment, social, and governance (ESG) practices. As global markets increasingly prioritize sustainability, this training helps SMEs align with international standards, allowing them to access new consumer segments that value ESG factors.

According to HDC Chief Executive Officer Hairol Ariffein Sahari, the program has evolved significantly since its inception. Initially focusing on a single facilitation scope, HSPP has expanded to include ESG practices and enhanced international certification support, which now incorporates consultancy services. The main objective is to strengthen the global competitiveness of local halal offerings, creating opportunities for SMEs to become suppliers for large global retailers and multinational corporations.

The program’s impact is reflected in tangible successes, including increased sales revenue, new business proposals, and successful first-time halal exports. By pushing SMEs to become more export-oriented, the initiative helps accelerate business growth and fortify Malaysia’s halal supply chain ecosystem. To be eligible, companies must be Malaysian-registered, hold valid halal certification, have annual sales between RM300,000 and RM50 million, and have been operational for at least three years. Registration is available online, supporting the next wave of halal industry champions.