Pembelian properti lintas batas oleh warga Singapura di Johor Bahru terus meningkat, namun kini muncul masalah serius terkait kepemilikan yang sah. Laporan terbaru mengungkapkan sekitar 100 pembeli dari Singapura terlibat konflik hukum dengan pengembang Malaysia karena ketidakjelasan syarat transaksi.
Para pengembang dituding tidak memberikan informasi lengkap mengenai dokumen kepemilikan dan persyaratan khusus bagi pembeli asing. Akibatnya, banyak properti yang sudah dibayar ternyata tidak bisa sepenuhnya dikuasai oleh pembeli.
Ahli hukum properti menekankan pentingnya memeriksa detail kontrak, terutama untuk transaksi di luar negeri. Mereka menyarankan calon pembeli untuk berkonsultasi dengan pengacara lokal sebelum menyepakati perjanjian.
Kasus ini menjadi peringatan bagi investor asing yang ingin membeli properti di Malaysia. Keterbukaan informasi dan kehati-hatian dalam proses hukum dinilai kunci untuk menghindari masalah serupa di masa depan.
Pasar properti Australia menghadapi tantangan baru dengan kebijakan pembatasan pembelian rumah oleh investor asing yang diumumkan pemerintah. Langkah ini berpotensi memengaruhi prospek jangka panjang pengembang properti Malaysia yang beroperasi di negeri kanguru tersebut, meskipun dampak langsungnya masih terbatas.
Menurut analis CIMB Securities, larangan pembelian properti eksisting oleh pembeli asing selama dua tahun bisa mengurangi permintaan di pasar sekunder. Namun, proyek-proyek baru yang dikembangkan perusahaan Malaysia seperti UEM Sunrise dan SP Setia diperkirakan tetap berjalan sesuai rencana, karena kebijakan ini tidak berlaku untuk properti baru.
Beberapa pengembang besar Malaysia yang aktif di Australia antara lain UEM Sunrise dengan proyek Subiaco Oval di Perth dan SP Setia yang meluncurkan Atlas Melbourne. Perusahaan konstruksi seperti Malaysian Resources Corporation dan Gamuda juga memiliki eksposur di sana, dengan proyek-proyek strategis di Gold Coast dan Melbourne.
Kebijakan ini, yang berlaku mulai April 2025 hingga Maret 2027, bertujuan menekan kenaikan harga rumah yang semakin tidak terjangkau. Meski bisa mengurangi minat investor asing di pasar sekunder, CIMB Securities memperkirakan permintaan mungkin beralih ke properti baru.
Sektor properti Malaysia menunjukkan tanda-tanda kebangkitan setelah beberapa tahun mengalami tantangan, dengan para pengembang mulai melihat titik terang di tengah berbagai inisiatif ekonomi pemerintah. Survei terbaru dari Real Estate and Housing Developers’ Association (Rehda) Malaysia mengungkapkan bahwa lebih dari separuh responden (51%) merasa optimis tentang tren pasar properti pada paruh kedua 2025, sementara 52% yakin kinerja penjualan akan membaik. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan ekspektasi untuk paruh pertama tahun yang sama, yang hanya mencapai 28% dan 35%.
Datuk Ho Hon Sang, Presiden Rehda, menyatakan bahwa sentimen positif ini merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir. Ia mengaitkan peningkatan optimisme tersebut dengan proyek-proyek strategis seperti Johor Bahru-Singapore Rapid Transit System (RTS) Link, Zona Ekonomi Khusus Johor-Singapore, serta berbagai kebijakan nasional seperti Peta Jalan Transisi Energi dan Rencana Induk Industri Baru 2030. “Pemain industri tampaknya menunggu dampak positif dari inisiatif-inisiatif ini sebelum benar-benar berinvestasi lebih besar,” ujarnya dalam paparan hasil survei di Wisma Rehda, Petaling Jaya. Selain itu, faktor musiman seperti banyaknya hari libur di paruh pertama tahun juga disebut memengaruhi rendahnya ekspektasi penjualan pada periode tersebut.
Dari sisi perencanaan bisnis, survei yang melibatkan 127 anggota Rehda ini menunjukkan dinamika yang beragam. Sebanyak 46% responden berencana menambah karyawan dalam 12 bulan ke depan, sementara 49% memilih untuk membekukan rekrutmen. Di sisi lain, 70% pengembang berniat memperluas bank tanah mereka, meningkat dari 57% pada survei sebelumnya. Belanja modal juga diprediksi naik oleh 54% responden, dibandingkan 48% di paruh pertama 2024. “Peningkatan signifikan dalam optimisme untuk paruh kedua tahun ini menunjukkan keyakinan akan pemulihan yang lebih kuat,” tambah Ho.
Namun, industri ini masih menghadapi sejumlah tantangan serius. Survei terpisah Rehda terhadap 177 anggota mengungkap bahwa 73% pengembang mengalami kenaikan biaya sebesar 3-6% pada paruh kedua 2024. Masalah seperti kenaikan harga material, kelangkaan pasokan, dan keterbatasan tenaga kerja menjadi penghambat utama bagi 56% responden. Sekitar 68% pengembang juga melaporkan kesulitan pembiayaan, terutama terkait persetujuan kredit perumahan. Ho menekankan bahwa meskipun pemerintah telah berupaya mengatasi masalah pasokan dan tenaga kerja, dampak biaya yang terus meningkat tetap menjadi beban berat bagi industri. “Kami berharap ada solusi lebih cepat karena situasi ini tidak hanya memengaruhi pengembang, tetapi juga perekonomian secara keseluruhan,” pungkasnya.
Kementerian Perumahan dan Pemerintah Daerah Malaysia baru-baru ini merilis daftar hitam berisi 109 pengembang properti yang terbukti melanggar berbagai regulasi. Langkah ini bertujuan melindungi calon pembeli rumah dari praktik bisnis tidak etis sekaligus menegakkan disiplin di sektor properti.
Menteri Nga Kor Ming menegaskan bahwa nama-nama direktur perusahaan tersebut juga dicantumkan dalam daftar hitam untuk mencegah pendirian entitas baru. Pelaku yang masuk daftar ini tidak dapat mengajukan izin pengembangan baru sebelum melunasi denda dan memenuhi semua kewajiban. Daftar lengkapnya dapat diakses publik melalui situs resmi kementerian guna memudahkan verifikasi sebelum transaksi.
Pelanggaran yang dilakukan mayoritas berkaitan dengan kelalaian menyampaikan laporan perkembangan proyek, audit keuangan, serta dokumen penting lainnya. Sepanjang 2024, pemerintah telah menjatuhkan denda senilai RM9,3 juta terhadap 471 kasus pelanggaran. Sementara pada awal 2025, tercatat 56 kompaun dengan total denda mencapai RM1,25 juta.
Nga menekankan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk perlindungan bagi konsumen sekaligus upaya menjaga reputasi industri properti Malaysia di kancah global. Meski demikian, pengembang yang berkinerja baik tetap akan diapresiasi, termasuk yang telah meraih penghargaan internasional seperti FIABCI World Prix d’Excellence. Pemerintah berkomitmen menciptakan ekosistem perumahan yang transparan dan berkeadilan bagi semua pihak.
Malam penghargaan PropertyGuru Asia Awards Malaysia 2024 menjadi ajang pengakuan bagi para pengembang properti terbaik di negeri jiran. Acara yang digelar di Kuala Lumpur ini mencatat sejumlah nama besar seperti AME Development Sdn Bhd yang menyapu tiga penghargaan sekaligus, termasuk gelar tertinggi sebagai Pengembang Terbaik.
Berbagai kategori penghargaan menunjukkan keragaman inovasi di industri properti Malaysia. Malton Bhd dinobatkan sebagai Pengembang Terbaik untuk wilayah Malaysia Tengah berkat proyek Bukit Jalil City, sementara Berinda Group meraih predikat serupa untuk wilayah selatan dengan Ponderosa Callista. Tidak ketinggalan, GSH Corporation Ltd dan Astaka Padu Sdn Bhd masing-masing memenangkan kategori mewah dan gaya hidup.
Tren keberlanjutan dan dampak sosial juga menjadi sorotan utama dalam ajang ini. Matrix Concepts Holdings Bhd dan Iskandar Investment Bhd meraih penghargaan di kategori lingkungan, sementara Sime Darby Property Bhd diakui untuk pengembangan properti tapak terbaik melalui proyek The Residences III. Penghargaan ini mencerminkan komitmen industri terhadap pembangunan yang bertanggung jawab.
Kenneth Soh dari PropertyGuru Group menekankan pentingnya adaptasi terhadap pesatnya urbanisasi di Malaysia, yang diprediksi mencapai 82% pada 2030. Menurutnya, kolaborasi antara teknologi properti dan pemangku kepentingan diperlukan untuk menciptakan ekosistem yang seimbang, menjawab tantangan permintaan perumahan sekaligus menjaga keberlanjutan.
KOTA KINABALU – Sektor properti di Sabah mencatat perkembangan menarik dengan peluncuran proyek ambisius The Peninsula, sebuah kawasan terpadu yang menggabungkan hunian, komersial, dan ruang publik. Trillium Development Sdn Bhd, melalui CEO Clement Chu, mengungkapkan konsep kota mandiri seluas 14,85 hektar ini akan menampung empat menara multifungsi, termasuk dua hotel berbintang, pusat perbelanjaan, serta area hijau seluas satu hektar yang terbuka untuk masyarakat.
Sentimen positif juga terpantau dalam survei terbaru Rehda Malaysia yang mengindikasikan kebangkitan optimisme pemain properti menyambut paruh kedua 2025. Datuk Ho Hon Sang, Presiden Rehda, menyoroti keyakinan industri mencapai level tertinggi dalam lima tahun terakhir, didorong oleh prospek pertumbuhan yang menjanjikan.
Di sisi teknis, pakar inspeksi bangunan Anthony Lee Tee membagikan kiat penting dalam pemeriksaan cacat konstruksi melalui rubrik “Know Your Stuff”. Sementara itu, Mitraland Group melaporkan progres fase kedua proyek 22 Quartz senilai RM455 juta, yang menawarkan 326 unit rumah tiga lantai dengan variasi luas bangunan.
Asosiasi Kontraktor Malaysia yang diwakili Oliver Wee mengingatkan tantangan sektor konstruksi, mulai dari regulasi baru hingga kenaikan biaya operasional. Mereka mendorong pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan fiskal guna menjaga stabilitas industri. Simak laporan lengkapnya dalam edisi terbaru City & Country, tersedia dalam format cetak dan digital.
Proyek Bandar Malaysia kembali mencuri perhatian setelah KLCC Holdings resmi mengambil alih pengembangan kawasan seluas 486 acre di Kuala Lumpur. Akuisisi ini dinilai sebagai langkah strategis mengingat rekam jejak perusahaan dalam membangun landmark seperti KLCC dan Putrajaya, meski tetap memicu pertanyaan tentang transparansi transaksi.
KLCC Holdings, yang didukung penuh oleh raksasa energi Petronas, dipandang memiliki kapasitas finansial dan pengalaman untuk menghidupkan kembali megaproyek yang sempat mandek ini. Kawasan bekas pangkalan udara Sungai Besi ini awalnya dirancang sebagai terminal HSR Kuala Lumpur-Singapura, dilengkapi dengan pusat komersial, hunian, dan fasilitas hiburan. Para analis properti seperti Siva Shanker dari Rahim & Co International meyakini perusahaan ini mampu merealisasikan visi besar tersebut.
Namun, transaksi senilai RM12 miliar ini menuai kritik terkait kurangnya keterbukaan informasi. Halmie Azrie Abdul Halim, analis politik, menegaskan pentingnya akuntabilitas pemerintah mengingat sejarah kontroversial proyek ini sejak era Najib Razak. Proyek sebelumnya sempat dikaitkan dengan skandal 1MDB, ketika konsorsium China-Malaysia gagal menyelesaikan pembayaran pada 2017.
Dengan dukungan finansial kuat dari Petronas, KLCC Holdings diyakini tidak akan mengalami kesulitan pendanaan seperti pendahulunya. Ravindran Navaratnam dari Sage 3 menjelaskan bahwa proyek sebesar ini membutuhkan backer kuat untuk menghindari risiko seperti kegagalan Canary Wharf di London. Sementara itu, penyewa eksisting diminta mengosongkan lokasi dalam enam bulan sebagai persiapan pengembangan baru.
Pasar pusat data di Malaysia terus menunjukkan pertumbuhan signifikan dengan masuknya investasi besar dari perusahaan teknologi global. Microsoft menjadi salah satu pemain utama dengan akuisisi lahan seluas 123 hektar di Kulai, Johor, untuk pengembangan fasilitas komputasi awan. Transaksi senilai RM402,3 juta ini dilakukan melalui anak perusahaannya, Microsoft Payments (Malaysia) Sdn Bhd, dengan pengembang properti EcoWorld Malaysia.
Lokasi strategis di Eco Business Park VI ini menjadi bagian dari rencana ekspansi Microsoft di Asia Tenggara. Perusahaan sebelumnya telah mengumumkan investasi senilai US$2,2 miliar untuk pengembangan layanan cloud dan AI di Malaysia selama empat tahun ke depan. Pembelian lahan ini menyusul akuisisi tanah seluas 102.560 meter persegi di daerah Pulai pada April lalu dari Crescendo Corporation Berhad.
Johor semakin mengukuhkan posisinya sebagai hub pusat data regional, memanfaatkan kedekatan geografis dengan Singapura. Meskipun negara kota tersebut mulai melonggarkan pembatasan pembangunan pusat data, Johor telah berhasil menarik berbagai operator ternama seperti PDG, AirTrunk, dan Equinix. Kehadiran Microsoft diharapkan dapat semakin mendorong pertumbuhan industri terkait di kawasan tersebut.
EcoWorld menyambut positif transaksi ini sebagai bukti kepercayaan investor terhadap produk properti industrinya. Hasil penjualan akan dialokasikan untuk akuisisi lahan baru guna mendukung ekspansi bisnis grup. Pengembang properti ini masih memiliki cadangan lahan lebih dari 1.060 hektar di wilayah Iskandar, siap menyambut peluang investasi serupa di masa depan.
Proyek Bandar Malaysia, yang terletak di bekas pangkalan udara militer di Jalan Sungai Besi, Kuala Lumpur, akan menjalani transformasi besar selama lima dekade mendatang. Menteri Keuangan sekaligus Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, mengungkapkan bahwa pengembangan penuh kawasan seluas 486 hektar ini membutuhkan waktu hingga 50 tahun untuk diselesaikan secara menyeluruh.
KLCC (Holdings) Sdn Bhd, anak perusahaan Petronas, resmi mengambil alih pengelolaan proyek bernilai RM140 miliar ini setelah kesepakatan jual beli tanah dengan Bandar Malaysia Sdn Bhd. Anwar menekankan bahwa transaksi ini dilakukan secara sukarela dan mempertimbangkan visi jangka panjang pembangunan ekonomi nasional. KLCC Development Sdn Bhd akan bertanggung jawab atas pelaksanaannya, dengan fokus pada inklusivitas dan keberlanjutan.
Sebagai bagian dari komitmen sosial, proyek ini akan menyediakan 10.000 unit perumahan terjangkau serta mempertahankan 50 hektar tanah cadangan Melayu. Pembangunan akan dilakukan secara bertahap untuk menyesuaikan dengan kondisi pasar properti, memastikan kelayakan komersial tanpa mengabaikan dampak positif bagi masyarakat. Anwar meyakini bahwa KLCCD memiliki kapasitas untuk menghadirkan nilai tambah bagi perekonomian Malaysia.
Awalnya diumumkan pada 2011, Bandar Malaysia dirancang sebagai kawasan transit-oriented development (TOD) yang terintegrasi dengan jaringan transportasi modern, termasuk rencana kereta api berkecepatan tinggi Kuala Lumpur-Singapura. Proyek ini sempat mengalami penundaan panjang setelah gagalnya kerja sama dengan konsorsium IWH-CREC pada 2021. Kini, dengan keterlibatan KLCC, harapan baru muncul untuk mewujudkan kawasan metropolitan yang berkelas dunia.
Prospek cerah menghampiri sektor properti Malaysia di tahun 2025, dengan analis memprediksi momentum positif akan terus berlanjut setelah performa kuat di tahun sebelumnya. RHB Investment Bank menyoroti potensi kenaikan valuasi lebih lanjut, terutama bagi pengembang yang memiliki sumber pendapatan berkelanjutan dan diversifikasi portofolio.
Yang menarik, perusahaan dengan kapitalisasi menengah diperkirakan akan mengejar ketertinggalan dari pemain besar, didorong oleh fundamental bisnis yang solid. “Valuasi masih memiliki ruang untuk naik, terutama untuk perusahaan dengan model pendapatan stabil dan aset berkualitas,” jelas analis RHB dalam laporannya. Indeks Properti Bursa Malaysia sendiri telah mencetak kenaikan 32% pada 2024, didukung maraknya proyek pusat data dan kawasan industri.
Meski menunjukkan kinerja impresif, sektor ini masih diperdagangkan dengan diskon 48% terhadap nilai aset bersih. Beberapa pengembang seperti Sunway Bhd dan IOI Properties Group Bhd telah berhasil beradaptasi dengan mengembangkan bisnis baru di tengah lesunya pasar perumahan. RHB merekomendasikan investor untuk mempertimbangkan saham seperti Sime Darby Property Bhd dan Mah Sing Group Bhd yang memiliki cadangan lahan strategis.
Outlook ke depan tetap optimis dengan proyeksi kenaikan target penjualan 5-10% untuk tahun 2025. Pengembang dengan spesialisasi niche dan keuangan sehat diprediksi akan menjadi bintang baru di pasar modal. “Kami mempertahankan rekomendasi overweight untuk sektor ini, terutama untuk perusahaan kecil-menengah dengan potensi pertumbuhan tinggi,” tutup laporan RHB.
