Author: editor

Pandemi COVID-19 telah mengubah lanskap kebijakan perumahan di berbagai negara, termasuk Malaysia. Di tengah upaya pemulihan ekonomi, isu keterjangkauan hunian semakin mencuat, terutama terkait program Malaysia My Second Home (MM2H) yang justru dinilai memperparah ketimpangan pasokan properti.

Program MM2H yang digagas sejak 2002 memang dirancang untuk menarik investor asing dengan iming-iming izin tinggal jangka panjang. Namun, kebijakan ini turut memicu lonjakan proyek properti mewah, sementara kebutuhan perumahan terjangkau bagi warga lokal justru terabaikan. Data menunjukkan, pada semester pertama 2020, terdapat lebih dari 31.000 unit rumah tak terjual di Malaysia, dengan Johor dan Selangor sebagai wilayah dengan kelebihan pasokan terbesar.

Fenomena ini semakin kompleks dengan hadirnya proyek-proyek megah seperti Forest City dan pengembangan di Iskandar Puteri, yang lebih berorientasi pada pasar spekulatif internasional. Pengembang besar, termasuk dari China, memanfaatkan celah kebijakan untuk membangun hunian premium tanpa kontribusi signifikan bagi penyediaan rumah terjangkau. Akibatnya, terjadi ketimpangan antara permintaan lokal dan proyek-proyek properti yang justru mengincar pembeli asing.

Pandemi COVID-19 semakin memperburuk situasi, dengan pembatasan pergerakan yang berdampak pada lesunya pasar properti internasional. Meski pemerintah menurunkan ambang harga properti untuk peserta MM2H guna menyerap kelebihan pasokan, langkah ini dinilai belum menyentuh akar masalah. Tanpa penyesuaian kebijakan yang lebih inklusif, ketidakseimbangan antara kepentingan pengembang dan kebutuhan masyarakat akan terus menjadi tantangan besar di sektor perumahan Malaysia.

KUALA LUMPUR berencana memperluas portofolio bisnisnya dengan meluncurkan proyek properti patungan di kawasan strategis Petaling Jaya Selatan. Langkah ini diambil untuk menciptakan aliran pendapatan baru di luar sektor konstruksi dan energi terbarukan yang selama ini menjadi tulang punggung perusahaan.

Proyek pengembangan campuran ini akan mencakup unit komersial dan 480 apartemen layanan, dengan nilai proyeksi mencapai RM211,7 juta. Nestcon PJS, anak perusahaan KUALA LUMPUR, bertanggung jawab atas penjualan, pemasaran, dan konstruksi, sementara mitra patungannya, Kumpulan Wilayah Sejati, menyediakan lahan. Proyek ini dijadwalkan dimulai akhir 2025 dan ditargetkan rampung dalam lima tahun.

Selain proyek patungan, perusahaan juga mengakuisisi tiga unit kantor di Puchong senilai RM15,1 juta untuk dijadikan kantor korporat baru. Akuisisi ini dinilai strategis untuk mendukung ekspansi operasional dan pengembangan SDM. Namun, transaksi ini melibatkan pihak terkait karena keterkaitan kepemilikan dengan direktur utama Nestcon.

Pendanaan untuk kedua inisiatif ini akan bersumber dari dana internal dan pinjaman bank. Hingga akhir 2024, Nestcon memiliki kas sebesar RM82,74 juta dengan utang bank sekitar RM203,33 juta. Dengan diversifikasi ini, perusahaan berharap kontribusi properti terhadap laba bersih dapat mencapai minimal 25% di masa depan.

Konflik hukum terbaru di Johor, Malaysia, mempertemukan 63 warga dengan dua entitas besar: Iskandar Investment Berhad (IIB) dan pengembang Distinctive Resources. Kasus ini bermula dari pembelian properti di kawasan Medini Iskandar Malaysia (MIM) sepuluh tahun silam, di mana para pembeli merasa dikelabui mengenai status kepemilikan unit yang mereka beli.

Persoalan utamanya terletak pada perbedaan interpretasi istilah “sewa” dalam perjanjian jual beli. Para penggugat mengira mereka mendapatkan hak sewa yang memberikan kepemilikan strata title, tetapi ternyata mereka hanya menerima skema sewa privat. Perbedaan ini sangat krusial karena pemegang sewa privat tidak memiliki hak kepemilikan atas properti, sementara hak sewa seharusnya memberikan kepastian hukum berupa strata title.

IIB, perusahaan investasi milik pemerintah Malaysia dan Johor, sebelumnya telah terlibat dalam kasus serupa yang dimenangkan oleh penggugat pada 2020. Dalam kasus terbaru ini, IIB disebutkan telah menyewakan tanah di MIM kepada anak perusahaannya, Medini Land, yang kemudian bekerja sama dengan Distinctive Resources untuk mengembangkan properti Iskandar Residences. Uniknya, IIB sempat memegang 20% saham Distinctive Resources melalui Medini Land hingga 2013.

Para penggugat merasa dirugikan karena mereka baru menyadari status sebenarnya pada Desember 2023 setelah salah satu di antara mereka gagal mendapatkan strata title. Salah seorang penggugat mengungkapkan kekecewaannya, “Kami membayar mahal untuk properti yang ternyata tidak benar-benar kami miliki.” Kasus ini kembali menyoroti pentingnya transparansi dalam transaksi properti, terutama ketika melibatkan entitas pemerintah dan pengembang swasta.

Di jantung Johor Bahru, Malaysia, sebuah megaproyek properti bernama Forest City berdiri megah dengan visi menjadi kota mandiri modern. Dikembangkan oleh Country Garden, raksasa properti asal China, kawasan seluas 1.740 hektar ini dirancang untuk menampung hingga 700.000 penduduk.

Namun realitasnya jauh dari harapan. Data tahun 2019 menunjukkan hanya sekitar 500 orang yang menghuni kawasan tersebut, jauh di bawah proyeksi awal. Meski ada klaim bahwa jumlah penghuni kini mencapai ribuan, angka tersebut tetap kurang dari 5% target yang ditetapkan.

Para ahli enggan berkomentar secara terbuka karena sensitivitas proyek ini. Country Garden sendiri memilih untuk tidak merespons pertanyaan terkait tingkat hunian di Forest City.

Proyek ambisius ini menjadi contoh nyata kesenjangan antara rencana pembangunan dan realitas pasar. Dengan lokasi strategis di dekat Singapura, nasib Forest City masih menjadi bahan perdebatan di kalangan pengamat properti regional.

LBS Bina Group Bhd kembali mencatat prestasi gemilang dengan meraih penghargaan Top of the Chart dalam ajang Malaysia Developer Awards 2024. Penghargaan bergengsi ini menempatkan perusahaan properti tersebut sebagai salah satu dari sepuluh pengembang terbaik dalam kategori kapitalisasi pasar di atas RM1 miliar, mengukuhkan posisinya sebagai pemain utama di industri.

MDA yang digelar oleh Star Media Group bersama FIABCI-Malaysia menjadi ajang penting dalam menilai kinerja perusahaan pengembang properti. Kriteria penilaian mencakup stabilitas keuangan, tata kelola perusahaan, serta komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan. LBS Bina dinilai unggul dalam semua aspek tersebut, membuktikan ketahanan bisnisnya di tengah dinamika pasar.

Dalam pidato penerimaan penghargaan di JW Marriott Hotel Kuala Lumpur, Tan Sri Datuk Sri Ir. (Dr.) Lim Hock San menyampaikan rasa syukur atas pencapaian ini. Ia menekankan bahwa penghargaan ini bukan sekadar pengakuan, melainkan juga motivasi untuk terus berinovasi. “Ekspansi ke sektor energi terbarukan menjadi bukti keseriusan kami dalam menerapkan praktik ramah lingkungan,” ujar Ketua Eksekutif Grup tersebut.

Ke depan, LBS Bina bertekad untuk terus meningkatkan kualitas proyek-proyeknya sambil memperkuat dampak positif terhadap lingkungan. Dengan strategi yang matang, perusahaan ini siap mempertahankan kepemimpinan di industri properti Malaysia sekaligus berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

Di tengah perkembangan industri media yang dinamis, New Straits Times terus mempertahankan posisinya sebagai salah satu penerbit terkemuka di Malaysia.

Sebagai bagian dari Media Prima Group, perusahaan ini memiliki sejarah panjang sejak pendiriannya dengan nomor registrasi 196101000449/4485 H.

Dengan fokus pada jurnalisme berkualitas, New Straits Times Press (M) Bhd tetap menjadi sumber informasi tepercaya bagi pembaca.

Keberadaannya di bawah naungan grup media besar memperkuat komitmennya dalam menyajikan berita yang akurat dan relevan.

Di tengah era digital yang terus berkembang, New Straits Times tetap menjadi salah satu media terkemuka di Malaysia dengan reputasi yang terjaga sejak lama.

Sebagai bagian dari Kumpulan Media Prima, perusahaan ini memiliki jaringan luas yang mencakup berbagai platform berita dan hiburan.

Dengan nomor pendaftaran resmi 196101000449/4485 H, New Straits Times Press (M) Bhd terus berkomitmen menyajikan informasi berkualitas kepada pembaca.

Kehadirannya tidak hanya memperkaya khazanah media Malaysia tetapi juga menjadi rujukan penting bagi masyarakat yang haus akan berita terpercaya.

Pasar properti Malaysia sedang menapaki babak baru di tahun 2025, dengan berbagai proyek strategis dan inovasi teknologi yang siap mengubah lanskap investasi. Menurut analisis CBRE | WTW, momentum ini tidak hanya didorong oleh pembangunan infrastruktur skala besar, tetapi juga oleh adaptasi konsep urban berkelanjutan dan digitalisasi sektor properti.

Laporan terbaru mereka, “Sustaining Game Changers”, menggarisbawahi peran kunci proyek seperti East Coast Rail Link (ECRL) dan Johor-Singapore Rapid Transit System (RTS Link) dalam memperkuat konektivitas regional. Tan Ka Leong, Direktur Pelaksana CBRE | WTW, menekankan bahwa integrasi teknologi canggih dan kebijakan pembangunan yang dinamis akan menjadi penentu utama pertumbuhan pasar. “Ini saat yang tepat bagi investor untuk memanfaatkan peluang di berbagai segmen, mulai dari perumahan hingga kawasan industri berbasis AI,” ujarnya.

Di Lembah Klang, sektor industri dan ritel menunjukkan tren positif berkat adopsi solusi digital dan sertifikasi hijau. Mary Kurien dari CBRE | WTW menyoroti bagaimana mal-mal tradisional beradaptasi dengan menawarkan pengalaman hiburan terpadu, sementara hotel-hotel baru bersiap menyambut lonjakan wisatawan menjelang Visit Malaysia 2026. “Permintaan akan ruang kerja fleksibel dan fitur ramah lingkungan juga semakin meningkat, mencerminkan perubahan preferensi konsumen,” tambahnya.

Sementara itu, Iskandar Malaysia diprediksi menjadi pusat pertumbuhan baru, terutama dengan adanya Johor-Singapore Special Economic Zone (JS-SEZ) dan proyek RTS Link. Paul Brendan Chan menjelaskan bahwa konektivitas yang lebih baik telah menarik minat investor properti residensial dan komersial. “Pasar yang kuat ini, ditambah dengan insentif kebijakan, membuat Johor semakin kompetitif di kawasan Asia Tenggara,” katanya.

KUALA LUMPUR bersiap menghadirkan solusi perumahan inovatif melalui kolaborasi strategis antara MGB Bhd dan mitra lokal. Proyek terbaru ini akan mengembangkan kawasan seluas 26 hektar di Taman Bukit Serdang menjadi hunian campuran dengan nilai pengembangan kotor mencapai RM861,35 juta.

MGB, yang mayoritas sahamnya dipegang LBS Bina Group Bhd, bekerja sama dengan Talam Transform Bhd untuk membangun 16,5 hektar lahan berisi ruko komersial dan perumahan terjangkau di bawah program Rumah Selangorku. Selain itu, perusahaan juga menggandeng Kandis Permai Sdn Bhd untuk menggarap 9,5 hektar lahan cadangan Melayu menjadi perumahan eksklusif bagi komunitas Bumiputera.

Tan Sri Dr Lim Hock San, Ketua Eksekutif MGB, menekankan komitmen perusahaan dalam menyediakan hunian berkualitas dengan teknologi IBS yang efisien. “Kami tidak hanya fokus pada kuantitas, tapi juga kenyamanan dan keberlanjutan,” ujarnya. Proyek ini menjadi bagian dari target pembangunan 10.000 unit Rumah Selangorku di Selangor.

Dengan portofolio konstruksi senilai RM1,19 miliar dan penjualan properti RM693 juta per September lalu, MGB menunjukkan fundamental bisnis yang kuat. Perusahaan juga telah mengamankan lahan baru seluas 32 hektar di Puchong untuk ekspansi masa depan. “Ini semua selaras dengan visi kami sebagai pengembang terpercaya di segmen perumahan terjangkau,” tandas Lim.

Kasus sengketa properti antara pembeli kondominium dan pengembang akan memasuki babak baru setelah Mahkamah Rayuan memutuskan untuk melanjutkan proses hukum. Putusan ini membatalkan keputusan sebelumnya yang menggugurkan gugatan 98 pembeli terhadap TSI Domain Sdn Bhd dan TSI Property Management Sdn Bhd terkait dugaan penyesatan informasi dan pelanggaran kontrak.

Panel tiga hakim yang dipimpin Lee Swee Seng sepakat bahwa kasus ini layak untuk disidangkan. Persidangan akan digabungkan dengan gugatan terpisah dari First Residence Management Corporation mengenai klaim 115 tempat parkir sebagai properti bersama, dengan jadwal sidang ditetapkan 12 September 2025 di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur.

Para pembeli mengaku dirugikan karena pengembang mengalihkan kepemilikan tempat parkir dan mengubah gudang menjadi kantor tanpa persetujuan. Mereka juga menuding ada perubahan rencana bangunan yang tidak disetujui secara tertulis, sementara pengembang membantah dengan alasan brosur penjualan bukan bagian kontrak resmi.

Dalam pembelaannya, TSI Domain berargumen bahwa peraturan Dewan Kota Kuala Lumpur tidak mewajibkan penyediaan tempat parkir untuk penghuni. Mereka juga menganggap gugatan pembeli sebagai duplikasi karena FRMC sudah mengajukan klaim serupa, namun argumen ini tidak diterima majelis hakim banding.