Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik, Texas kembali mengusulkan aturan kontroversial yang membatasi kepemilikan properti bagi warga negara asal China dan beberapa negara lainnya. Rancangan undang-undang SB 17 yang baru saja disetujui DPR Texas ini menuai kritik tajam karena dinilai diskriminatif dan berpotensi merugikan komunitas Asia di negara bagian tersebut.
Proposal ini merupakan versi revisi dari kebijakan serupa yang gagal tahun lalu, namun kini mendapat angin segar seiring kembalinya pengaruh Donald Trump dengan kebijakan anti-imigrasi dan sikap keras terhadap China. Aturan tersebut melarang pembelian properti oleh warga negara dari negara-negara yang dianggap ancaman keamanan nasional AS, termasuk China, Iran, Korea Utara, dan Rusia, dengan memberi wewenang kepada Gubernur Greg Abbott untuk menambah daftar negara.
Aksi protes besar-besaran terjadi di Austin dengan peserta membawa poster bertuliskan pesan anti-rasisme dan penegasan hak atas perumahan. Alice Yi dari Asian Texans for Justice mengecam kebijakan ini sebagai tindakan rasis yang menyasar orang berdasarkan latar belakang negara asal. Data sensus menunjukkan komunitas Asia di Texas tumbuh pesat mencapai 1,7 juta jiwa, menjadikan mereka kelompok minoritas dengan perkembangan tercepat di negara bagian tersebut.
Pakar hukum imigrasi Gene Wu menyoroti kelemahan aturan ini yang tetap membatasi bahkan bagi pemegang kartu hijau dan warga negara naturalisasi. Sementara Eileen Huang dari Texas Multicultural Advocacy Coalition menekankan bahwa banyak imigran justru melarikan diri dari rezim otoriter di negara asal mereka. Kebijakan ini menjadi bagian dari tren nasional di AS yang semakin membatasi kepemilikan aset oleh warga China, termasuk larangan sebelumnya di Texas terhadap proyek energi asal China pada 2021.