Pemerintah Malaysia tengah menyiapkan regulasi baru untuk meningkatkan kualitas pengelolaan properti strata yang selama ini menjadi masalah kronis di sektor perumahan. Menteri Perumahan dan Pemerintahan Lokal Nga Kor Ming mengungkapkan, ketidakprofesionalan dalam pengelolaan bangunan bertingkat telah berdampak signifikan terhadap nilai properti dan kualitas hidup penghuni.
Dalam Simposium Strata Internasional di Kuala Lumpur, Nga memaparkan data mengejutkan: hanya 594 perusahaan pengelola berlisensi yang menangani lebih dari 2,9 juta unit perumahan strata. Rasio yang tidak seimbang ini memicu maraknya praktik pengelolaan oleh pihak tidak berkompeten, merugikan pemilik dan penyewa. “Masalah ini tidak bisa diabaikan karena menyangkut aset dan kenyamanan hidup masyarakat,” tegasnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian sedang merancang undang-undang khusus yang memisahkan regulasi pengelola properti dari Akta 242 tahun 1981. Langkah ini diharapkan dapat menaikkan standar profesionalisme sekaligus memastikan dana perawatan digunakan secara transparan. Nga menekankan, pembahasan sudah melibatkan berbagai asosiasi industri dan pemangku kepentingan terkait.
Di sisi lain, pemerintah juga terus berupaya menyelesaikan proyek perumahan terbengkalai yang mencapai 1.016 proyek senilai RM98,96 miliar sejak 2022. Dampaknya tidak hanya dirasakan pembeli yang terjebak cicilan, tetapi juga merusak tata lingkungan dan menurunkan nilai properti sekitarnya. “Ini adalah komitmen kami untuk melindungi hak masyarakat sekaligus menjaga stabilitas pasar properti,” pungkas Nga.