Industri properti komersial di Malaysia menghadapi tantangan baru dengan penerapan pajak SST pada biaya perawatan dan dana cadangan. Malaysian Institute of Property and Facility Managers (MIPFM) menyuarakan keprihatinan serius terhadap kebijakan ini yang dinilai memberatkan pemilik dan penyewa properti strata komersial di tengah tekanan ekonomi saat ini.
Sejak Februari 2024, pemerintah Malaysia memberlakukan SST sebesar 6% untuk biaya perawatan dan kontribusi dana cadangan properti komersial, sementara properti residensial mendapatkan pengecualian mulai April 2024. MIPFM menilai kebijakan ini kontraproduktif karena justru mengurangi alokasi dana untuk pemeliharaan fasilitas umum yang vital bagi keberlangsungan properti.
Presiden MIPFM PMgr Sr Ishak Ismail menegaskan bahwa pengenaan pajak pada dana cadangan bertentangan dengan tujuan awalnya sebagai instrumen perencanaan jangka panjang. “Dana ini seharusnya digunakan untuk kebutuhan besar seperti renovasi bangunan atau penggantian lift, bukan untuk membayar pajak,” ujarnya dalam pernyataan resmi.
Organisasi ini telah mengajukan permohonan resmi kepada Kementerian Keuangan dan Departemen Bea Cukai untuk mengevaluasi kembali kebijakan tersebut. MIPFM juga mendorong dialog lebih intensif antara pemerintah dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk manajer properti terdaftar dan Badan Manajemen Bersama, guna menciptakan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan.