Konflik hukum terbaru di Johor, Malaysia, mempertemukan 63 warga dengan dua entitas besar: Iskandar Investment Berhad (IIB) dan pengembang Distinctive Resources. Kasus ini bermula dari pembelian properti di kawasan Medini Iskandar Malaysia (MIM) sepuluh tahun silam, di mana para pembeli merasa dikelabui mengenai status kepemilikan unit yang mereka beli.
Persoalan utamanya terletak pada perbedaan interpretasi istilah “sewa” dalam perjanjian jual beli. Para penggugat mengira mereka mendapatkan hak sewa yang memberikan kepemilikan strata title, tetapi ternyata mereka hanya menerima skema sewa privat. Perbedaan ini sangat krusial karena pemegang sewa privat tidak memiliki hak kepemilikan atas properti, sementara hak sewa seharusnya memberikan kepastian hukum berupa strata title.
IIB, perusahaan investasi milik pemerintah Malaysia dan Johor, sebelumnya telah terlibat dalam kasus serupa yang dimenangkan oleh penggugat pada 2020. Dalam kasus terbaru ini, IIB disebutkan telah menyewakan tanah di MIM kepada anak perusahaannya, Medini Land, yang kemudian bekerja sama dengan Distinctive Resources untuk mengembangkan properti Iskandar Residences. Uniknya, IIB sempat memegang 20% saham Distinctive Resources melalui Medini Land hingga 2013.
Para penggugat merasa dirugikan karena mereka baru menyadari status sebenarnya pada Desember 2023 setelah salah satu di antara mereka gagal mendapatkan strata title. Salah seorang penggugat mengungkapkan kekecewaannya, “Kami membayar mahal untuk properti yang ternyata tidak benar-benar kami miliki.” Kasus ini kembali menyoroti pentingnya transparansi dalam transaksi properti, terutama ketika melibatkan entitas pemerintah dan pengembang swasta.