Mantan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, menyerukan reformasi hukum untuk memperkuat peran Dewan Bahasa dan Pustaka dalam melindungi identitas nasional. Dalam Simposium Antarabangsa Aspirasi Bahasa Melayu, ia mengusulkan amendemen undang-undang guna memberikan kewenangan penuh kepada DBP untuk menjatuhkan sanksi terhadap pengembang properti yang menggunakan nama asing untuk proyek mereka.
Ismail menekankan pentingnya penggunaan bahasa Melayu sebagai simbol kedaulatan bangsa. Ia menyoroti tren pengembang yang lebih memilih nama-nama berbau Eropa ketimbang identitas lokal, yang dinilainya mengikis nilai kebangsaan. “DBP perlu diperkuat secara hukum agar bisa menindak pelanggaran ini,” tegasnya.
Tak hanya di sektor properti, mantan pemimpin Malaysia itu juga mendorong penerapan bahasa Melayu secara luas di sektor swasta. Ia mengusulkan agar semua dokumen resmi dan acara kenegaraan wajib menggunakan bahasa nasional, termasuk saat menerima tamu internasional. “Bahasa kita harus menjadi prioritas, bahkan dalam forum global,” ujarnya.
Untuk memulai perubahan, Ismail menyarankan pemerintah memberi contoh dengan hanya merespons undangan berbahasa Melayu. Langkah ini diharapkan bisa memicu kesadaran sektor swasta untuk mengikuti jejak yang sama. “Dengan konsistensi, kita bisa membangun kebanggaan berbahasa Melayu di semua lini,” pungkasnya.